ISIS Bertolak Belakang Dengan Ulama Indonesia

0
636
Ceramah: Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, (kedua dari kanan) didampingi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, ceramah di depan bupati/walikota, Kapolres, Dandim, dan ulama se-Jateng, Selasa (7/4/15). [Foto: Ceprudin]

Semarang, nujateng.com Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyampaikan, perilaku Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) berbeda dengan Walisongo. Menurutnya, dakwah yang dilakukan ISIS justru bertolak belakang dengan ulama-ulama terdahulu di Indonesia.

“Ini (ISIS) sangat berbeda dengan ulama-ulama kita terdahulu. Ulama Walisongo dulu berusaha bagaimana caranya supaya orang masuk Islam. Tapi “ulama jenggot” malah membuat orang Islam menjadi kafir,” paparnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan itu pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Sinergi Pencegahan dan Penanggulangan Pergerakan ISIS di Wilayah Provinsi Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Pradja, Gubernuran, Selasa (7/4/15).

Hadir pada kesempatan itu Kapolda Jateng, Irjen Pol Noer Ali, Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Bayu Purwiyono, Ketua PWNU Jateng, Drs H Abu Hapsin, Ph.D. Hadir juga Ketua PW Muhammadiyah, Kejati Jateng, Ketua MUI Jateng, Ketua FKUB Jateng, dan semua Forkominda Jateng. Hadir juga Habib Lutfi, bupati/walikota, Ketua PCNU se-Jateng dan Kapolres se-Jateng.

Mbah Hasyim, sapaan akrabnya, menambahkan secara ideologi ISIS lebih mengedepankan cara-cara kekerasan dalam berdakwah. Jika seperti itu, secara otomatis secara pergaulan sosial bertentangan dengan para ulama Indonesia yang mengedepankan perdamaian.

Dari sisi penerapan hukum Islam di masyarakat cenderung menggunakan cara-cara radikal. Dalam masalah paham hukum mesti ada eksklusifisme. “Beda doa sedikit saja ribut, soal qunut saja ribet, soal angkat tangan saja berbeda pandangan diributkan,” selorohnya.

Tak Perlu Ribut

Mbah Hasyim menegaskan, dalam beragama tak perlu ribut karena beda pandangan. Hematnya, soal hukum harusnya lebih mengutamakan substansinya. “Misal soal UU Antikorupsi, itu tak perlu dijadikan UU Islam antikorupsi. (substansinya sama) itu mengenai hukum negara dan hukum agama,” tegasnya.

Hukum Islam dan hukum negara sejatinya sama. Hanya saja ada proses transformasi nilai. Konsep seperti ini yang digunakan sebagai penataan oleh ulama terdahulu. Soal Pancasila, katanya, ada yang bersikeras mengganti dasar negara itu menggunakan agama.

“Namun yang harus dipahami adalah Pancasila itu sebagai sarana. Kalau agama mau berkembang di Indonesia, lewatnya Pancasila. Sekarang, itulah tata nilai Islam yang dipakai dalam bernegara yang demokrasi,” katanya.

Meskipun demikian, Mbah Hasyim memandang Indonesia belum mempunyai UU terorisme yang jitu. Hematnya, UU yang ada masih lebih bagus UU terorisme yang dimiliki Malayasia.

“Di sana (Malayasia), ketika ada tanda-tanda tidak beres langsung ditindak. Tapi di Indonesia dibiarkan. Jadi dalam masalah HAM juga baiknya betul-betul bernilaikan Pancasila,” tandasnya. Dalam kesempatan itu, sejumlah elemen yang hadir juga menorehkan tanda tangan di atas kain sepanjang 15 sentimeter perihal penolakan ISIS di Jawa Tengah. [Cecep/002]