NU Afghanistan Kembangkan Kearifan Lokal Indonesia

0
851
Dari kiri: Syaikh Dadhlul Ghoni, Syaikh Dama Ahmad Dhiya`, Dr KH Mohamad Arja Imroni. [Foto: Bams]

Semarang, nujateng.com- Pendiri Nahdlatul Ulama Afghanistan, Syaikh Dadhlul Ghoni dan Syaikh Dama Ahmad Dhiya`, mengunjungi kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah di Jalan Dr Cipto 180 Semarang, Rabu sore (25/3). Organisasi sosial keagamaan yang meniru NU di Indonesia ini didirikan oleh ulama dan cendekiawan Afghanistan pada tahun 2014. Hal ini bermula dari ketertarikannya terhadap sikap NU yang selalu mengedepankan prinsip tasamuh (toleran), tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), dan ta’adul (adil).

Menurut Sekretaris PWNU Jawa Tengah Dr KH Mohamad Arja Imroni, NU Afghanistan berbeda dengan pengurus cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di luar negeri. NU Afghanistan didirikan oleh ulama dan cendekiawan dari lima provinsi di Afghanistan. “Yakni, Provinsi Maidan Wardak, Provinsi Jalalabad, Provinsi Parwan, Provinsi Kabul dan Provinsi Pansjir,” ungkapnya.

Selain itu, kata Kyai Arja, hubungan organisasi NU Afghanistan juga tidak bersifat struktural dan organisatoris dengan PBNU. NU Afghanistan akan mengembangkan Islam yang ramah berciri khas kultural Indonesia. “Mereka tetap independen. Mereka juga akan mengajarkan Islam yang ramah, toleran dan moderat,” tegasnya.

Meskipun demikian, Kyai Arja mengaku bangga atas peran NU yang senantiasa terlibat dalam perdamaian dunia. Oleh sebab itu, Kyai Arja berharap bahwa konflik di Afghanistan yang telah menghancurkan hubungan antarwarga yang tadinya hangat harus segera diakhiri. “Caranya, mereka harus bisa berdamai dari bawah. Mereka sepatutnya saling memaafkan dalam sebuah rekonsiliasi ala kultur mereka sendiri,” bebernya.

Lebih jauh, Kyai Arja menjelaskan bahwa potensi konflik memang selalu ada dari dalu sampai sekarang. Meski tidak mudah dan berisiko, penerapan hukum harus terus dijalankan. “Makanya, tiap kelompok dan siapa pun yang mengatasnamakan agama atau apa pun melakukan kekerasan dan menista martabat manusia tidak dapat dibiarkan. Jadi, penegakan hukum yang adil dan benar adalah kuncinya,” pungkasnya. [Munif/002]