Menag Minta Tak Ada Voting Dalam Muktamar

0
1034
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) (dua dari kiri) berdiskusi dengan Plt Rais 'Am PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri, di komplek Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, Sabtu malam (21/3). [Foto: G-penk]

Rembang, nujateng.com- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) meminta dalam Muktamar NU nanti tidak ada voting dalam memilih ketua umum. Menurutnya, voting di NU dapat menjadikan warga nahdliyin terpecah belah ke dalam kubunya masing-masing. Dan ini tidak baik karena persatuan NU sangat berpengaruh bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Menag LHS dalam kunjungannya di kediaman Plt Rais ‘Am PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri, di komplek Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, Sabtu malam (21/3).

“Gus, saya itu ingin sekali melihat NU rukun dan guyub, karena keberadaan NU sangat amat dibutuhkan dan menentukan. Bisa gak Gus, jika pada Muktamar nanti, voting dihilangkan. Karena pemungutan suara, ini yang bikin kita rusak dan terpolarisasi. Bisa kan Gus, syuriah membuat instruksi yang intinya, pokoknya gak ada voting, karena itu yang membuat kita terbelah. Mungkin modelnya seperti Muktamar Situbondo pada 1984, di mana Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang menentukan ketua umum,” pinta Menag.

Menanggapi permintaan itu, Kyai kharismatik yang akrab disapa Gus Mus memberikan jawaban bahwa dirinya tidak punya hak untuk menghapus voting, karena jabatannya hanya sebagai pelaksana tugas (Plt). “Wah, saya ini hanya Plt Gus, Rais ‘Am nya sudah kepundut (wafat, red),” ujarnya, diplomatis.

Meski demikian, Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin itu sepakat dengan usulan putra mantan Menteri Agama al-marhum KH Saifuddin Zuhri. “Wacana ini sebenarnya sudah beredar, namun ada beberapa tokoh NU yang keberatan, karena dikhawatirkan akan mengganjel salah satu kandidat. Bahkan perkembangannya, Rais ‘Am ikut-ikutan akan divoting juga,” papar Gus Mus sambil tertawa.

Gus Mus mengatakan, semua hal bisa terjadi, karena semuanya masih abstrak. “Semua bisa terjadi Gus, karena belum ada ketentuan pasti yang siap dipakai. Ada juga yang usul tidak memakai voting maupun Ahlul Halli wal ‘Aqdi, tetapi memakai musyawarah mufakat,” tambahnya.

Menag berharap, sebagai (Plt) Rais ‘Am, Gus Mus memberi perintah kepada PBNU supaya menghilangkan voting. “Kan Syuriah punya kewenangan kuat Gus. Saya pikir tidak akan ada yang membantah. Karena ini sudah kaya Pilkada saja Gus. Yang bermain malah orang-orang luar NU. Jadi, NU sudah kaya dagangan saja, Muktamar di Makassar kemarin itu, waduh, rusuhnya,” kenang Menag, menyesalkan.

Dalam pertemuan santai itu, selain berdiskusi tentang Muktamar NU yang rencana akan digelar pada bulan Agustus mendatang di Jombang Jawa Timur, kedua tokoh NU yang sama-sama dipanggil Gus itu juga membahas tentang hubungan Syiah-Wahabi, Saudi-Indonesia, Haji, ISIS, MUI, partai politik, dan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. [G-penk/002]