Ganjar Ingin NU Awasi Anggaran Desa

0
624
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan pengarahan pada ”halaqoh regional dan sosialisasi UU Desa, Sabtu (15/11/14) di Hotel Metro Semarang.

(Semarang-nujateng.com) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap warga Nahdlatul Ulama (NU) turut serta dalam mengawasi pelaksanaan Undang-undang (UU) Desa. Menurutnya, keterlibatan NU dalam mengawal implementasi UU Desa mempunyai peran penting.

”Setelah di sahkan (UU Desa), sebetulnya pelaksanaanya yang berat itu. Nah disinilah NU perlu berperan,” kata Ganjar disela-sela sambutan, pada ”halaqoh regional yang beragendakan sosialisasi UU Desa dan Sosialisasi hasil Konbes PBNU”, Sabtu (15/11/14). Acara berlangsung di Hotel Metro, Semarang.

Seperti diketahui, lahirnya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dinilai sebagai wujud kemajuan perhatian pemerintah pusat terhadap eksistensi desa. Dengan itu desa akan mendapatkan porsi anggaran 10 persen dari total belanja APBN di luar dana transfer ke daerah.

Ganjar yang mengetahui persis proses pembuatan UU Desa itu khawatir, jika dalam implementasinya terjadi penyelewengan. Ia khawatir karena sejak pembahasannya pun di DPR banyak terjadi persoalan. Termasuk soal frasa nama ”desa” atau ”lurah” yang akan digelontor anggaran tersebut.

”Jangan sampai adanya UU Desa ini mengantarkan anda dengan baik-baik kedalam penjara. Karena itu setelah diketok kemudian sosialisasi, kami menghadirkan jaksa. Ternyata yang kami khawatirkan, sama dengan yang disampaikan jaksa.
Peringatannya, hati-hati dengan masalah hukum,” tegasnya.

Nderek Titip

Meskipun demikian, terangnya, jika aturan hukum dalam implementasinya jelas, maka akan lebih mudah pengawasannya. ”Jadi saya derek titip kalih panjenengan sedoyo (saya ikut nitip sama bapak-bapak semua), untuk mengawal hingga pelaksanaannya di tingkat desa,” tutur Ganjar dalam lanjutan pidatonya.

Narasumber lainnya dalam sosialisasi UU Desa tersebut Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Tengah, Abdul Kholik. Bupati Wonosobo ini menyampaikan NU harus mengambil peran untuk mengawasi penggunaan desa. ”NU dapat membentuk Satgas khusus misalnya “uu desa watch”. Tugasnya untuk mengawasi UU Desa itu hingga tahap pelaksanaannya,” terangnya.

Menurutnya, warga NU sebagian besar ada di pedesaan. Karena itu adanya UU Desa sejatinya untuk kemakmuran warga NU. ”Kalau kekuatan NU disatukan, semua pengurus PCNU, MWC, Ranting, hingga tingak akar rumput digerakan, NU sangat berpotensi untuk menggalang kekuatan,” tegasnya.

Ketua PWNU Jateng Abu Hapsin dalam sambutannya mengimbau kepada seluruh pengurus PCNU yang hadir pada kesempatan itu. Ia mengimbau supaua UU Desa ini disampaikan kepada warga NU yang ada di Ranting hingga pedesaan. Oleh Ketua PWNU, PCNU se-Jateng yang hadir pada kesempatan itu diarahkan untuk berperan aktif dalam mengawal UU Desa. (nujateng/cep).

SHARE
Previous articleWarta Foto 3
Next articleNU Akan Menjadi Kekuatan Besar